PAJAK PENGHASILAN PPh 21

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

A. PENGERTIAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh

wajib pajak orang pribadi, yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium,

tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau

jabatan, jasa dan kegiatan sebagai mana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang No 7

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang No.17 tahun 2000 dan diubah terakhir dengan PER No. 57 Tahun 2009. 

B. PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

• Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi atau badan, baik induk maupun cabang.

• Bendaharawan pemerintah.

• Dana pensiun, badan penyelenggara JAMSOSTEK, serta badan-badan lain yang

membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT).

• Yayasan, lembaga, perhimpunan, organisasi dalam segala bidang kegiatan.

• BUMN / BUMD, perusahaan / badan pemberi imbalan kepada wajib pajak luar negeri. 

C. DIKECUALIKAN SEBAGAI PEMOTONG PAJAK

• Kantor perwakilan negara asing dengan asas timbal balik memberikan perlakuan yang

sama bagi perwakilan Indonesia di negara tersebut.

• Organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

  

D. WAJIB PAJAK

Penerima penghasilan yang di potong PPh 21 adalah

Pejabat Negara

a.      Presiden dan wakil Presiden

b.      Ketua, wakil ketua, dan anggota DPR/MPR DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota

c.       Ketua dan wakil ketua badan pemeriksa keuangan

d.      Ketua dan wakil ketua dan hakim mahkamah agung

e.      Mentri

f.        Jaksa agung

g.      Gubernur dan wakil gubernur kepala daerah provinsi

h.      Bupati dan wakil bupati kepala daerah kabupaten

i.         Walikota dan wakil walikota kepala daerah kota

• Pegawai, karyawan tetap, komisaris, dan pengurus.

• Pegawai lepas.

• Penerima pensiun.

• Penerima honorarium, komisi atau imbalan lainnya, uang saku, beasiswa atau hadiah.

• Penerima upah harian, mingguan, borongan, satuan.

Catatan:

PPh Pasal 21 dipotong atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam

Negeri (WPDN), yaitu WNI dan WNA yang tinggal di Indonesia > 183 hari. Sedangkan

untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Luar Negeri (WPLN) dipotong PPh Pasal 26.

E. YANG TIDAK TERMASUK WAJIB PAJAK

• Pejabat perwakilan diplomatik atau pejabat negara asing.

• Orang-orang yang diperbantukan kepada pejabat tersebut yang bekerja dan bertempat

tinggal bersama mereka.

• Pejabat perwakilan organisasi Internasional dengan keputusan Menteri Keuangan

dengan syarat :

a) Bukan Warga Negara Indonesia (WNI).

b) Tidak menerima / memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya di Indonesia.

c) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

F. OBJEK PAJAK

1. Penghasilan teratur, terdiri dari :

• Gaji, upah, honorarium

• Uang pensiun bulanan

• Premi asuransi bulanan yang dibayarkan oleh pemberi kerja

• Tunjangan – tunjangan

• Hadiah, beasiswa

• Uang lembur, uang sokongan, uang tunggu

• Penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun 

2. Penghasilan Tidak Teratur, terdiri dari :

• Bonus, gratifikasi, tantiem

• Jasa produksi

• Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan cuti

• Premi tahunan

• Penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak teratur

3. Penerima upah, terdiri dari :

• Upah harian

• Upah mingguan

• Upah satuan

• Upah borongan 

4. Penghasilan yang bersifat final, terdiri dari:

• Tenaga ahli seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan

• Pemain musik, MC, penyanyi, bintang film

• Olahragawan

• Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, moderator, dll

• Agen iklan

• Peserta perlombaan

• Petugas dinas luar asuransi

• Petugas penjaja barang dagangan (sales)

• Peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan

• Distributor perusahaan MLM direct selling 

G. YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan,

asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.

2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali, penghasilan yang dipotong

PPh Pasal 21 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya

dengan bentuk apapun yang diberikan oleh Bukan Wajib Pajak.

3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan

Menteri Keuangan dan penyelenggara taspen dan jamsostek yang dibayar oleh

pemberi kerja.

H. PENGURANG PENGHASILAN BRUTO

Untuk menentukan berapa besarnya penghasilan neto pegawai tetap, maka penghasilan

bruto dikurangi:

1. Biaya Jabatan, yang besarnya 5% dari penghasilan bruto, dengan jumlah maksimum

yang diperkenankan Rp6.000.000 setahun atau Rp500.000 sebulan.

2. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada badan dana pensiun

yang pendiriannya telah disahkan menteri keuangan dan badan penyelenggara

Tabungan Hari Tua (THT) atau Jaminan Hari Tua (JHT) yang dipersamakan dengan

dana pensiun.

Catatan:

• Untuk menentukan besarnya penghasilan neto penerima pensiun, maka penghasilan

bruto berupa uang pensiun dikurangi biaya pensiun yang besarnya 5% dari

penghasilan bruto pensiun dengan jumlah maksimum Rp2.400.000 setahun atau

Rp200.000 sebulan.

• Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari seorang pegawai,

maka penghasilan netonya terlebih dahulu dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena

Pajak (PTKP).

I. TARIF PEMUNGUKAN PAJAK PENGHASILAN

A. Tarif progresif

Tarif pajak yang perosentasenya semakin besar apabila penghasilanya juga semakin besar. Dasar pengenaan sesuai dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008 (pasal 17) yaitu dengan lapisan-lapisan pajak sebagai berikut

Lapisan penghasilan bruto	Tarif pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Di atas Rp 50.000.0000 sd Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp 250.000.0000 sd Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.0000	30%

B. untuk wajib pajak badan

Tarif umum untuk badan adalah 12% sejak tahun 2010

CONTOH PERHITUNGAN PEMOTONGAN PPh Pasal 21

A. Pegawai / Karyawan Tetap yang Memperoleh Gaji / Upah Bulanan

Contoh Kasus 1:

Perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap yang memperoleh gaji bulanan

Bento adalah seorang pegawai di perusahaan PT. Asek, berstatus menikah dan belum

memiliki anak. Ia memperoleh gaji sebulan Rp3.000.000, tunjangan transport

Rp500.000, dan tunjangan makan Rp750.000. PT. Asek mengikuti program jamsostek

dimana premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh

pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,5% dan 0,4% dari gajidan juga setiap

bulannya menanggung iuran pensiun untuk Bento sebesar Rp100.000, serta iuran

jaminan hari tua sebesar 3,7% dari gaji. Setiap bulan Bento membayar iuran Jaminan

Hari Tua sebesar 2% dari gajinya dan iuran pensiun sebesar Rp50.000. Berapakah

besarnya PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan Bento di tahun 2013 tiap

bulannya?

Perhitungan PPh Pasal 21 yang Terhutang:

Penghasilan gaji sebulan         Rp 3.000.000

Tunjangan makan                    Rp 750.000

Tunjangan transport                Rp 500.000

Premi jaminan kec kerja          Rp 15.000

Premi Jaminan Kematian        Rp 12.000 +

Total Penghasilan Bruto                      Rp 4.277.000

Pengurang :

Biaya Jabatan (5% x Rp 4.277.000)

(maksimal diperkenankan)      Rp 213.850

Iuran JHT                                Rp 60.000

Iuran Pensiun                          Rp 50.000 +

Jumlah pengurang                               Rp 323.850 -

Penghasilan neto sebulan                                Rp 3.953.150

Penghasilan neto setahun                                Rp 47.437.800

PTKP (K/0)

Wajib Pajak =              Rp 24.300.000

Status Kawin =           Rp 2.025.000

Tanggungan 0 = 0 +

Rp 26.325.000 –

Penghasilan Kena Pajak                                  Rp 21.112.800

PPh Pasal 21 setahun : 5 % x Rp 21.112.800 = Rp 1.055.640

PPh Pasal 21 sebulan : Rp 1.055.640 / 12 = Rp 87.970

Catatan:

Untuk kasus seorang karyawan Indonesia (WPDN) yang memiliki kewajiban

subjektifnya sejak awal tahun, tetapi baru mulai atau berhenti bekerja pada pertengahan

tahun atau dalam tahun berjalan maka perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilannya

tidak perlu disetahunkan, hanya dikalikan dengan banyaknya bulan bekerja dari

karyawan yang bersangkutan.

Sementara untuk karyawan asing (WPLN) yang memiliki kewajiban subjektifnya sejak

awal tahun, tetapi baru mulai atau berhenti bekerja pada pertengahan tahun atau dalam

tahun berjalan maka atas penghasilannya tersebut harus disetahunkan terlebih

dahulu.

Perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai yang memperoleh Gaji dan Bonus

Bapak Rayhan (K/3)memperoleh gaji sebulan sebesar Rp5.000.000 dan mendapat

tunjangan jabatan serta tunjangan keluarga masing-masing Rp500.000. Premi asuransi

kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian dibayarkan oleh pemberi kerja masingmasing

Rp350.000 dan Rp250.000. Setiap bulan Bapak Rayhan harus membayar iuran

THT dan iuran pensiun masing-masing sebesar Rp30.000 dan Rp50.000. Pada bulan Juli

ia mendapat bonus sebesar Rp10.000.000. Berapa besarnya pajak yang terutang atas gaji

dan bonus yang diterima Bapak Rayhan? (Diasumsikan Bapak Rayhan adalah seorang

pegawai tetap)

a. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus

Penghasilan gaji sebulan         Rp 5.000.000

Tunjangan Jabatan                  Rp 500.000

Tunjangan Keluarga                Rp 500.000

Premi auransi kec krja             Rp 350.000

Premi Asuransi Kematian       Rp 250.000 +

Penghasilan Bruto Sebulan     Rp 6.600.000

Penghasilan Bruto Setahun                                         Rp 79.200.000

Bonus                                                                          Rp 10.000.000 +

Penghasilan Bruto Gaji dan Bonus                             Rp 89.200.000

Pengurang :

Biaya Jabatan (5% x Rp 89.200.000)

(maksimal diperkenankan)      Rp 4.460.000

Iuran THT (12 x 25.000)         Rp 360.000

Iuran Pensiun (12 x 50.000)    Rp 600.000 +

Jumlah penguran                                                         Rp 5.420.000 -

Penghasilan neto setahun                                            Rp 83.780.000

PTKP (K/3)

• Wajib Pajak =      Rp 24.300.000

• Status Kawin =     Rp 2.025.000

• Tanggungan 3 =     Rp 6.075.000 +

Rp 32.400.000 -

Penghasilan Kena Pajak                                              Rp 51.380.000

PPh Pasal 21 yang terutang atas Gaji dan Bonus :

5 % x 50.000.000 = Rp 2.500.000

15% x 1.380.000 = Rp 207.000 +

                               Rp 2.707.000

b. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji :

Penghasilan gaji sebulan         Rp 5.000.000

Tunjangan Jabatan                  Rp 500.000

Tunjangan Keluarga                Rp 500.000

Premi aransi kec kerja             Rp 350.000

Premi Asuransi Kematian       Rp 250.000 +

Penghasilan Bruto Sebulan     Rp 6.600.000

Penghasilan Bruto Setahun                                         Rp 79.200.000

Pengurang :

Biaya Jabatan

(5% x Rp 79.200.000)             Rp 3.960.000

Iuran THT (12 x 30.000)         Rp 360.000

Iuran Pensiun (12 x 50.000)    Rp 600.000 +

Jumlah pengurang                                                       Rp 4.920.000 -

Penghasilan neto setahun                                            Rp 74.280.000

PTKP (K/3)                                                                 Rp 32.400.000 -

Penghasilan Kena Pajak                                              Rp 41.880.000

PPh Pasal 21 yang terutang atas Gaji:

5 % x 41.880.000 = Rp 2.094.000

c. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Bonus :

PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus =   Rp 2.707.000

PPh Pasal 21 atas Gaji =                    Rp 2.094.000 -

PPh Pasal 21 atas Bonus =                 Rp 613.000

CATATAN KAKI

Kartasasmita, Husein, penjelasan dan komentar pajak penghasilan 1984, Yayasan Bina Pajak, Jakarta 1985

Kartoprandjono, Moedjiono, saksi-saksi perpajakan dan penerapanya.  Makalah pada Dies Natalis FISIP UI Ke XXXVIII, 1987.

Soemitro, Rochmat. Dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan 1994, PT Eresco, Bandung, 1992

Sukarji, untung pajak pertambahan nilai :mbuku panduan kusus pajak Brevet  A, B, dan C, Karya Mandiri, Jakarta 1999.